Poso – Kapolres Poso AKBP Alowisius Londar mengakui penanganan kejahatan siber memiliki tantangan tersendiri, namun menegaskan setiap laporan dari masyarakat tetap ditindaklanjuti secara serius. Hal itu disampaikannya saat berdialog terbuka dengan mahasiswa PMII Kabupaten Poso di ruang kerjanya, Kamis (18/9/2025).
Turut hadir dalam dialog tersebut Kasat Intelkam Polres Poso, AKP La Ode Muhamad Aludin, serta perwakilan mahasiswa PMII Kabupaten Poso. Pertemuan ini membahas berbagai isu aktual terkait keamanan, hukum, dan sosial yang berkembang di wilayah Poso.
Salah satu topik yang menjadi perhatian adalah maraknya peredaran narkoba yang mulai merambah kalangan mahasiswa dan pelajar. Kapolres menjelaskan pihaknya menerapkan dua strategi utama, yakni penindakan dan pencegahan.
“Dari sisi penindakan, kami bekerja sama dengan BNN dan instansi terkait untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya. Dari sisi pencegahan, kami rutin melakukan sosialisasi di sekolah, kampus, dan komunitas pemuda tentang bahaya narkoba. Kami juga mendorong peran aktif orang tua, pendidik, dan masyarakat agar bersama-sama melindungi generasi muda dari pengaruh narkoba,” tegas AKBP Alowisius Londar.
Mahasiswa juga menanyakan tanggapan kepolisian terkait penyampaian aspirasi dan kritik masyarakat maupun mahasiswa. Menjawab hal ini, Kapolres menekankan pentingnya menyampaikan kritik secara santun dan sesuai aturan hukum.
“Kami mengingatkan agar penyampaian kritik dilakukan secara proporsional, tanpa provokasi ataupun tindakan anarkis. Aspirasi harus disampaikan tertib, damai, dan tidak merugikan kepentingan umum. Mari jadikan demokrasi sarana menyuarakan pendapat dengan cara bermartabat dan beretika,” ungkapnya.
Terkait kejahatan siber, Kapolres menyatakan bahwa Polres Poso belum memiliki unit khusus siber. Meski demikian, setiap laporan tetap ditindaklanjuti dan diteruskan ke Polda maupun Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Masyarakat juga terus diedukasi untuk bijak bermedia sosial dan segera melapor jika menjadi korban.
Selain itu, mahasiswa menanyakan implementasi 16 program prioritas Kapolri. Kapolres menjelaskan bahwa sebagian program telah mulai diterapkan di wilayah hukum Polres Poso, dengan penyesuaian kondisi lokal agar berjalan efektif dan profesional.
Menanggapi isu pembegalan di Kecamatan Lage dan sejumlah kasus pidana umum maupun khusus, Kapolres menegaskan bahwa seluruh laporan tetap diproses secara profesional.
“Masyarakat juga dapat memanfaatkan aplikasi Polri untuk melaporkan kejadian kriminal dengan cepat, sehingga dapat segera kami tindak sesuai prosedur hukum,” pungkasnya.
Dialog ini menjadi ruang terbuka bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi, pertanyaan, dan kekhawatiran mereka, sekaligus bagi Polres Poso untuk memberikan penjelasan mengenai strategi menjaga keamanan, penanganan narkoba, pencegahan radikalisme, serta langkah menghadapi kejahatan modern seperti siber.**
