Donggala – Anggota DPRD Kabupaten Donggala dari Fraksi Perindo, Nasir Abdul Fattah, sesali sikap PT Pelni dan KSOP yang dinilai tidak serius dalam menanggapi persoalan operasional kapal penumpang di Pelabuhan Donggala. Kekecewaan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Donggala, Selasa (12/5/2026).
RDP tersebut sedianya dilaksanakan untuk mendengarkan tuntutan dari Aliansi Rakyat Donggala Bersatu yang meminta kejelasan mengenai jadwal pasti pengoperasian kembali kapal penumpang di Pelabuhan Donggala. Namun, absennya para pucuk pimpinan membuat agenda utama tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan bagi semua pihak.
Nasir Abdul Fattah mengungkapkan bahwa ketidakhadiran Kepala KSOP maupun Kepala Cabang PT Pelni menghambat jalannya diskusi untuk mencari solusi. Menurutnya, utusan yang hadir hanya dari tingkat staf, sehingga tidak mampu memberikan jawaban pasti atas pertanyaan krusial yang diajukan oleh aliansi.
”Kami sangat menyayangkan pimpinan KSOP dan Pelni tidak hadir langsung dan hanya mengutus bawahan. Akhirnya, pertanyaan mendasar dari aliansi mengenai kapan kapal Pelni mulai kembali beroperasi di Pelabuhan Donggala belum bisa terjawab dalam rapat ini,” ujar Nasir usai RDP berlangsung.
Legislator Fraksi Perindo ini menekankan pentingnya kehadiran para pimpinan tersebut pada rapat mendatang agar aspirasi rakyat mendapatkan kejelasan. Hal ini mendesak karena menurutnya Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Perhubungan terkait izin bersandar kapal di Donggala sebenarnya sudah lama diterbitkan.
”SK kementerian sudah lama turun, jadi mestinya kapal sudah bisa bersandar. Kami meminta agar pada rapat berikutnya pimpinan langsung yang hadir. Kita ingin masalah ini segera selesai dan tidak dibiarkan berlarut-larut agar situasi di masyarakat tetap kondusif,” jelasnya.
Nasir juga menegaskan komitmen DPRD Donggala dalam mengawal aspirasi Aliansi Rakyat Donggala Bersatu. Ia memastikan bahwa lembaga legislatif sangat mendukung penuh pengembalian operasional kapal ke Kabupaten Donggala demi menghidupkan kembali sektor transportasi laut daerah.
”Aliansi sudah berkali-kali memperjuangkan hal ini ke DPRD, dan kami sangat mendukung. Operasional kapal penumpang ini memang sudah seharusnya dikembalikan ke Donggala. Kami di DPRD Donggala akan terus mengawal ini hingga ada kejelasan pasti,” tutup Nasir. MAZ
