Donggala – Anggota DPRD Kabupaten Donggala dari Fraksi PKB, Firdaus, menuntut kepastian konkret dari pihak Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) serta PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) mengenai jadwal operasional kapal penumpang di Pelabuhan Donggala. Hal ini menjadi inti pembahasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Donggala, Selasa (12/5/2026).
RDP tersebut dilaksanakan guna menindaklanjuti aspirasi dari Aliansi Rakyat Donggala Bersatu yang menagih janji pengoperasian kembali kapal penumpang milik PT PELNI. Dalam jalannya rapat, aliansi masyarakat mempertanyakan alasan teknis mengapa kapal belum juga bersandar di Donggala, padahal izin rute dan fasilitas pelabuhan dinilai sudah memadai.
Firdaus menegaskan bahwa tuntutan aliansi masyarakat tersebut tidak boleh dianggap remeh. Menurutnya, RDP ini merupakan forum resmi antarlembaga yang seharusnya menghasilkan keputusan final, bukan sekadar janji untuk melakukan sosialisasi lanjutan yang tidak menyentuh akar masalah.
”Kami butuh kejelasan, baik itu dari KSOP maupun PELNI. Pertemuan hari ini tidak bisa kita anggap remeh karena sudah berbicara marwah lembaga. Kami meminta kepastian kapan, tanggal berapa, dan minggu ke berapa kapal dipastikan bersandar di Pelabuhan Donggala,” tegas Firdaus di hadapan perwakilan instansi terkait.
Legislator Fraksi PKB ini juga memberikan peringatan keras mengenai potensi konflik sosial. Ia mengkhawatirkan munculnya gesekan atau kericuhan antara masyarakat Donggala dengan kawasan Pantoloan jika ketidakpastian ini terus dibiarkan tanpa adanya solusi administratif yang nyata.
”Apabila hari ini tidak ada kepastian, hal itu akan memicu kericuhan antara masyarakat dan kawasan Pantoloan. Saya berharap tidak ada reaksi negatif dari masyarakat akibat lambatnya kepastian ini. Fokus kita adalah memindahkan titik operasional secara resmi sesuai regulasi yang ada,” ungkapnya.
Selain jadwal operasional, RDP tersebut juga menyoroti masalah sinkronisasi data pada sistem tiket. Firdaus meminta agar PT PELNI segera melakukan pembaruan rute pada sistem penjualan tiket daring maupun luring agar masyarakat mendapatkan kepastian administratif.
”Otomatis ketika operasional dipindahkan ke Donggala, sistem tiket harus berubah. Harus tercantum rute Donggala–Balikpapan, bukan lagi Pantoloan–Balikpapan. Sekali lagi, kami atas nama lembaga butuh kepastian hari dan bulan berapa kapal mulai masuk Donggala agar aliansi masyarakat tidak pulang dengan tangan hampa,” pungkas Firdaus. MAZ
