Palu – Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Novalina, selaku Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama, memberikan penjelasan resmi mengenai dinamika keterwakilan perempuan dalam proses seleksi yang sedang berlangsung di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Novalina menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulteng tidak hanya memandang kesetaraan gender sebagai formalitas, melainkan prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan. Ia menjamin seluruh tahapan seleksi dilakukan secara transparan, objektif, dan tanpa sekat diskriminasi.
“Seleksi ini dirancang untuk memberikan ruang yang sama bagi seluruh ASN, baik laki-laki maupun perempuan. Tidak ada satu pun ketentuan yang membatasi berdasarkan gender. Siapa pun yang memenuhi kualifikasi memiliki kesempatan yang sama untuk berkompetisi,” tegasnya.
Menurutnya, keberadaan perempuan di posisi strategis sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kesiapan individu untuk mengambil tanggung jawab tersebut.
Data Partisipasi Peserta Perempuan
Menanggapi isu minimnya figur perempuan dalam hasil seleksi administrasi, Sekda membeberkan data bahwa dari 85 peserta yang lolos tahap awal, terdapat 19 orang atau sekitar 22 persen adalah perempuan. Ia sangat mengapresiasi keberanian para ASN perempuan tersebut untuk ikut bersaing.
“Faktanya, angka ini menunjukkan bahwa ruang sudah terbuka. Kami sangat mengapresiasi dedikasi 19 rekan ASN perempuan yang telah mengambil bagian dalam proses ini. Namun, panitia seleksi tidak bisa memaksakan angka persentase tertentu jika sejak awal partisipasi pendaftar memang terbatas,” tambah Novalina.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa meskipun keterwakilan perempuan itu penting, Pansel memiliki tanggung jawab moral untuk mengutamakan kompetensi. Hal ini krusial karena pejabat yang terpilih akan memikul beban berat dalam menjalankan kebijakan dan pelayanan publik bagi masyarakat Sulawesi Tengah.
“Kami tidak hanya mencari pengisi jabatan, tapi mencari pemimpin yang kompeten. Pemenuhan keterwakilan 30% tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan standar kualitas kepemimpinan. Ke depan, tantangan birokrasi semakin kompleks, sehingga kapasitas dan kapabilitas menjadi tolok ukur utama yang tidak bisa ditawar,” ungkapnya.
Sebagai perempuan yang memegang jabatan tertinggi di birokrasi provinsi, Novalina menepis adanya anggapan diskriminasi gender. Keberadaannya sebagai Ketua Pansel justru menjadi bukti nyata bahwa Pemprov Sulteng sangat menghargai peran perempuan di posisi strategis.
“Kesempatan itu nyata. Tinggal bagaimana kita mendorong lebih banyak kader terbaik untuk berani tampil dan berkompetisi,” pungkasnya.
Saat ini, proses seleksi masih terus berjalan melalui tahapan uji publik untuk menghimpun masukan masyarakat sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam menentukan pilihan terbaik bagi kemajuan daerah. MAZ/**
