Donggala – Wakil Bupati Donggala, Taufik M. Burhan, menemui ratusan massa aksi tergabung dalam koalisi sipil, LBH Sulawesi Tengah, Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP), Forum Pemuda Kali (FPK) Sulteng, LBH Rakyat Sulteng, Aliansi Rakyat Guru Bersatu, serta Forum Honorer Bersatu Donggala yang memadati halaman Kantor Bupati Donggala, Rabu (8/4/2026).
Kedatangan massa tersebut bertujuan untuk menagih janji pemerintah terkait kesejahteraan tenaga honorer dan kepastian status kepegawaian di wilayah Kabupaten Donggala.
Aksi yang berlangsung damai ini menyoroti krisis kesejahteraan yang dialami pegawai non-ASN. Sedikitnya terdapat empat tuntutan utama yang disampaikan, yakni kejelasan status ratusan honorer untuk diangkat menjadi P3K Paruh Waktu, pelunasan tunggakan gaji honorer selama tiga bulan terakhir, pembayaran THR P3K, serta transparansi kemampuan keuangan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Menanggapi tuntutan mengenai status kepegawaian, Wakil Bupati Taufik M. Burhan menegaskan bahwa pemerintah daerah telah melakukan langkah konkret. Ia mengklaim persoalan usulan P3K Paruh Waktu tahap kedua tersebut sudah dikawal hingga ke tingkat lembaga tinggi negara.
”Persoalan ratusan orang honorer yang diusulkan untuk tahap kedua ini sudah saya upayakan. Saya bahkan telah mengomunikasikannya langsung dengan Wakil Ketua MPR RI,” tegas Taufik di hadapan massa.
Ia menjelaskan bahwa hambatan saat ini bukan berada di tingkat kabupaten, melainkan menunggu respons dari pemerintah pusat. Taufik menyebutkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebanyak tiga kali, namun hingga kini belum mendapatkan balasan.
”Artinya urusan ini sedang kami proses. Pak Sekda dan Pak Kaban sudah mengirimkan surat ke Kemenpan RB sebanyak tiga kali. Kita urut satu per satu. Memang sampai hari ini belum ada tanggapan resmi, namun langkah tindak lanjut hingga ke MPR sudah saya lakukan,” tambahnya.
Terkait kekhawatiran massa mengenai isu pemberhentian atau “merumahkan” tenaga P3K oleh Bupati Donggala, Taufik meminta para pegawai untuk tetap tenang. Ia meluruskan bahwa informasi tersebut bukanlah sebuah keputusan final yang akan dieksekusi dalam waktu dekat.
”Itu bukanlah keputusan final. Pernyataan tersebut sebenarnya bertujuan untuk memotivasi agar teman-teman bekerja lebih profesional. Saya pribadi tahu dan mengakui bahwa teman-teman sudah mengabdi cukup lama,” pungkasnya. MAZ
